BENGKULU – Pemerintah Kota Bengkulu menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Gedung Pondopo Merah Putih, Kelurahan Pekan Sabtu, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, dan dihadiri Wakil Walikota Ronny P. L. Tobing, Penjabat Sekda Medy Pebriansyah, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bengkulu.
Musrenbang RKPD tahun 2027 ini mengusung tema “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, SDM, Ekonomi Inklusif, dan Daya Saing Investasi sebagai Penguat Landasan Kota Bengkulu yang Semakin Maju, Religius, Bahagia dan Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Walikota Dedy Wahyudi menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata.
“Musrenbang jangan hanya dijadikan sebuah kegiatan formalitas, tapi harus betul-betul menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, merumuskan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara hasil Musrenbang dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saat penyusunan APBD 2026 saya sudah sampaikan ke anggota DPRD dan TAPD bahwa pelaksanaan APBD jangan melenceng dari Musrenbang. 60 persen APBD itu harus betul-betul dilaksanakan untuk merealisasikan atensi atau suara masyarakat,” ujarnya.
Dedy menyampaikan, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama di Kota Bengkulu. Meski saat ini kondisi jalan sudah mencapai sekitar 90 persen dalam keadaan baik, namun pertumbuhan kawasan perumahan baru menjadi tantangan tersendiri.
“Jalan di Kota Bengkulu sudah 90 persen mulus, namun seiring waktu banyak berkembangnya perumahan-perumahan baru di Kota Bengkulu juga menjadi PR tambahan kita untuk juga membangun jalan yang mulus,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk fokus pada pengembangan sektor pariwisata sebagai potensi utama daerah.
“Kita di kota ini tidak mempunyai perkebunan, tidak punya pabrik, persawahan hanya sedikit, yang kita punya hanya pariwisata. Maka kita fokus juga pada pembangunan dan pengelolaan dari sektor pariwisata,” tambahnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, Hj. Yuliswani, menekankan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan daerah.
“Ini salah satu tahapan untuk pelaksanaan pembangunan. Maka Musrenbang ini harus terlaksana, walaupun dengan kondisi apapun juga, contohnya adanya efisiensi anggaran, Musrenbang ini tetap harus terlaksana,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kemudian kita menyelaraskan apa yang menjadi hasil dari Musrenbang. Pada Musrenbang ini harus juga ada keselarasan dan kesepakatan. Bapak ibu bidang perencanaan di Bappeda harus betul memperhatikan, jangan sampai target indikator kinerja di provinsi tidak selaras dengan target kinerja di Kota Bengkulu,” tutupnya.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh usulan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kota Bengkulu tahun 2027 yang lebih terarah dan tepat sasaran.(**)
